Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Tahun 2026 yang diselenggarakan di 6 Desa

Pada hari Kamis, 23 Januari 2025, jajaran Kecamatan Juwiring menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Tahun 2026 yang diselenggarakan di beberapa desa. Kegiatan ini merupakan agenda tahunan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) sebagai dasar perencanaan pembangunan desa untuk tahun mendatang.

Di Desa Juwiring, Desa Bolopleret, dan Desa Sawahan, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan (PPM) bersama dengan Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban (Trantibum) serta Kepala Seksi Tata Pemerintahan menghadiri Musrenbangdes yang dilaksanakan di balai desa masing-masing. Dalam forum ini, masyarakat dan pemerintah desa membahas berbagai usulan program pembangunan yang menjadi prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Diskusi mencakup bidang infrastruktur, ekonomi, sosial, serta program pemberdayaan masyarakat yang dapat mendukung pertumbuhan desa.

Sementara itu, di Desa Kwarasan, Pendamping Desa bersama staf Kecamatan Juwiring turut hadir dalam pelaksanaan Musrenbangdes. Kegiatan ini berjalan lancar dengan berbagai masukan dari masyarakat terkait pembangunan desa yang lebih efektif dan efisien. Kehadiran perwakilan kecamatan bertujuan untuk memberikan pendampingan dalam penyusunan perencanaan yang sesuai dengan regulasi dan kebijakan daerah.

Pada malam harinya, Sekretaris Camat Juwiring bersama dengan Pendamping Desa dan staf Kecamatan menghadiri Musrenbangdes di Desa Jaten. Pelaksanaan musyawarah pada malam hari dilakukan guna memberikan kesempatan bagi masyarakat yang memiliki kesibukan di siang hari untuk tetap bisa berpartisipasi. Dalam forum ini, pemerintah desa bersama masyarakat merumuskan berbagai program prioritas yang akan diajukan dalam RKPDes 2026.

Pelaksanaan Musrenbangdes di lima desa ini merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan yang berbasis aspirasi masyarakat. Kecamatan Juwiring terus berkomitmen dalam mendukung desa-desa untuk menyusun perencanaan yang transparan, partisipatif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.